Semangat Partai Politik Membuat Platform Energi
Oleh : Ramli Sitanggang
Sudah cukup bagus semangat partai politik sekarang ini dalam membuat platform energy. Adapun demikian kiprah partai politik perlu ditindak lanjuti dengan pengetahuan yang memadai tentang penguasaan iptek dan sekaligus managemen Iptek yang memadai sehingga para anggota partai yang duduk di lembaga legislative dapat membuat kebijakan yang lebih mengena sasaran.
Akhir-akhir ini kita melihat berbagai media elektronik menampilkan profil SDM dan konsep-konsep elegan yang ditawarkan partai partai politik kepada masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran menjadi tema-tema sentral, dan semangat membuat perubahan, peningkatan, serta pertumbuhan pada tema sentral cukuplah tinggi sangat tinggi. Tentu saja perubahan kondisi harus mencakup aspek energy yang merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedepan ini, agaknya sektor energy merupakan konteks yang sangat krusial dan menjadi platform partai politik. Mengapa? Pengalaman sudah membuktikan bahwa setiap kenaikan harga energy bahan bakar minyak misalnya, akan berimbas ke hampir seluruh aspek kehidupan. Partai politik perlu menyadari hal ini, bahwa peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ini dapat dimulai dari sector energy.
Sayangnya bedah konsep ini kurang disentuh banyak pihak. Seringkali pengembangan iptek untuk meningkatkan kondisi energy nasional hanya menjadi isu penting manakala terjadi resesi global, krisis energy, atau ketika BBM sedang mengalami kenaikan harga. Sementara itu, ini adalah kunci yang membuka kran kesejahteraan masyarakat banyak, dan langsung dapat dirasakan masyarakat.
Berbicara soal platform energy berperingkat nasional haruslah memahami iptek konversi SDA juga. Konsep ini haruslah layak dari dimensi sosial budaya, ekonomi, kelayakan pertahanan dan keamanan. Mengapa? Platform energy ini harus selaras dengan kelayakan energy, sekuritas, dan ada jaminan monitoring bahwa program-program energy dapat dijalankan dengan aman. Jika tidak demikian kebijakan yang akan datang cenderung diragukan karena tidak memiliki basis yang kuat. Pada konteks ini peran partai politik sangat diperlukan dan bahkan partai politik haruslah memahami dari sisi yang lebih mendalam tentang platform energy itu. Memang ada partai politik yang menyebutkan bahwa peta jalan energy Indonesia selama ini perfek, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pandangan inipun perlu dikoreksi sebab peta jalan energy yang perfek adalah peta jalan yang terealisasi sesuai dengan rencana. Mengapa dikoreksi? Pertama, peta jalan energy nasional yang telah dibuat biayanya tentu lumayan tinggi. Kalau kemudian dikoreksi lagi biaya yang timbul akan tinggi pula dan sangat mungkin, jalur pembangunan iptek akan dimulai dari awal lagi. Ini akan jelas sebuah ketidak-majuan pendekatan iptek yang dijalankan. Dalam konteks ini, sebaiknya dimulai dari sekarang lembaga lembaga swasta, pemerintah maupun legislative perlu meningkatkan wawasan paling tidak Energy Management Basics, Leadership in Energy & Environmental dan Energy Conservation Action Plant. Kedua, peta jalan energy seharusnya yang aplikatif. Ini berarti peningkatkan penguasaannya dimasa yang akan datang, seperti adanya keaktifan lembaga partai politik dalam menyoroti hal tersebut, keaktifan sosialisasi pengembangan iptek energi yang dilakukan lembaga perguruan tinggi seperti halnya yang dilakukan FKK energy UPN” Veteran” Yogyakarta dan lembaga swasta lainnya. Atau masyarakat intelektual bidang energy ini sebaiknya rajin rajin memberikan perhatian dan motivasi pada wakil rakyat agar memiliki keilmuan yang cukup.
Apa yang perlu diperhatikan kepemimpinan ke depan? Belajar dari situasi tersebut, sangatlah penting membuat ketahanan energy nasional yang mantap. Pengamatan yang mendalam akan keberadaan sumber daya energy yang tersedia di alam raya Indonesia, perhatian yang istimewa harus dilakukan pada ketersediaan iptek yang berkenaan dengan konversi energy yang memadai hingga konversi energy yang benar-benar dapat dilaksanakan. Dengan membangun Iptek ini akan merangsang kemapanan kemampuan bangsa ini dalam mengatasi persoalan energy nasional.
Ada beberapa hal yang patut disimak dalam penguasaan iptek untuk menjalankan konsep konversi energy, Pertama, indikasi yang sering diungkapkan di media bahwa secara umum di Indonesia masih tertinggal, dan managemen iptek energy yang musti diperhatikan dalam hal ini tercipta kreasi dan inovasi dari SDM yang mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi pengembangan energy nasional. Kedua, Pengalaman 2008 menunjukkan betapa pentingnya penyediaan energy ini dengan harga yang terjangkau untuk mendukung multisektor. Fakta telah memperlihatkan bahwa keberadaan energi mempengaruhi krisis ekonomi global, sehingga berbagai lembaga ikut berpartisipasi memburu teknologi untuk menerapkan konversi energy ini. Ini berarti penguasaan atas iptek energy merupakan tahap permulaan untuk keberhasilan di berbagai sector. Adapun demikian sector politik memegang peran yang utama, terutama bagi penyediaan payung hukum atau kebijakan yang diperlukan untuk mendukung konversi energy itu. Ketiga, ada tiga factor dari sudut ketersediaan yaitu energy pembangkit listrik, energy penggerak transportasi dan energy keperluan rumatangga masyarakat (migas dan listrik). Ketiga jenis energy ini sangat berhubungan erat. Jika salah satu komponen ini berubah, maka komponen lain pun akan mengalami perubahan. Ada korelasi (factor) yang sangat berarti, dan tiga poin tersebut merupakan segmentasi dari persoalan energy nasional. Artinya, pemecahan haruslah terfokus pada poin tersebut. Keempat, Kebijakan bidang energi dikeluarkan untuk mewujudkan penyediaan yang berkelanjutan (energy sustainability) ini. Kebijakan tersebut, mengarah memperluas akses pasokan energy yang terjangkau dengan memperhatikan seluruh sarana/prasarana yang diperlukan (energy security) dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dengan konsep ini, dasar skenario rencana energi yang realistic yang akan dilakukan misalnya proyeksi kebutuhan (demand), pengembangan pembangkit listrik, membuat kesetimbangan energi yang mempertemukan kebutuhan dan pasokan (supply) berdasar prinsip market equilibrium. Sasaran scenario rencana tersebut perlu dipertajam mengarah pada pegoptimalan penggunaan bauran energi (diversifikasi), penghematan dan meningkatkan efisiensi energi (konservasi), menggunakan sumber energi yang sudah siap secara teknis maupun ekonomis serta ramah lingkungan.
Kedepannya, pemahaman bagi partai politik dan para calon legislatifnya haruslah memiliki pengetahuan tentang cakupan ini lebih mendalam, sehingga rumusan kebijakannya mendukung pengembangan konversi energi yang memang saat ini diperlukan masyarakat. Segmentasi penambahan wawasan tentang energi perlu kiranya diikuti oleh para stake holder dan para calon anggota legislatif dan terus menerus diikuti hingga mempunyai pengertian, pemahaman akan hal ini.
Oleh : Ramli Sitanggang
Sudah cukup bagus semangat partai politik sekarang ini dalam membuat platform energy. Adapun demikian kiprah partai politik perlu ditindak lanjuti dengan pengetahuan yang memadai tentang penguasaan iptek dan sekaligus managemen Iptek yang memadai sehingga para anggota partai yang duduk di lembaga legislative dapat membuat kebijakan yang lebih mengena sasaran.
Akhir-akhir ini kita melihat berbagai media elektronik menampilkan profil SDM dan konsep-konsep elegan yang ditawarkan partai partai politik kepada masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran menjadi tema-tema sentral, dan semangat membuat perubahan, peningkatan, serta pertumbuhan pada tema sentral cukuplah tinggi sangat tinggi. Tentu saja perubahan kondisi harus mencakup aspek energy yang merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedepan ini, agaknya sektor energy merupakan konteks yang sangat krusial dan menjadi platform partai politik. Mengapa? Pengalaman sudah membuktikan bahwa setiap kenaikan harga energy bahan bakar minyak misalnya, akan berimbas ke hampir seluruh aspek kehidupan. Partai politik perlu menyadari hal ini, bahwa peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ini dapat dimulai dari sector energy.
Sayangnya bedah konsep ini kurang disentuh banyak pihak. Seringkali pengembangan iptek untuk meningkatkan kondisi energy nasional hanya menjadi isu penting manakala terjadi resesi global, krisis energy, atau ketika BBM sedang mengalami kenaikan harga. Sementara itu, ini adalah kunci yang membuka kran kesejahteraan masyarakat banyak, dan langsung dapat dirasakan masyarakat.
Berbicara soal platform energy berperingkat nasional haruslah memahami iptek konversi SDA juga. Konsep ini haruslah layak dari dimensi sosial budaya, ekonomi, kelayakan pertahanan dan keamanan. Mengapa? Platform energy ini harus selaras dengan kelayakan energy, sekuritas, dan ada jaminan monitoring bahwa program-program energy dapat dijalankan dengan aman. Jika tidak demikian kebijakan yang akan datang cenderung diragukan karena tidak memiliki basis yang kuat. Pada konteks ini peran partai politik sangat diperlukan dan bahkan partai politik haruslah memahami dari sisi yang lebih mendalam tentang platform energy itu. Memang ada partai politik yang menyebutkan bahwa peta jalan energy Indonesia selama ini perfek, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pandangan inipun perlu dikoreksi sebab peta jalan energy yang perfek adalah peta jalan yang terealisasi sesuai dengan rencana. Mengapa dikoreksi? Pertama, peta jalan energy nasional yang telah dibuat biayanya tentu lumayan tinggi. Kalau kemudian dikoreksi lagi biaya yang timbul akan tinggi pula dan sangat mungkin, jalur pembangunan iptek akan dimulai dari awal lagi. Ini akan jelas sebuah ketidak-majuan pendekatan iptek yang dijalankan. Dalam konteks ini, sebaiknya dimulai dari sekarang lembaga lembaga swasta, pemerintah maupun legislative perlu meningkatkan wawasan paling tidak Energy Management Basics, Leadership in Energy & Environmental dan Energy Conservation Action Plant. Kedua, peta jalan energy seharusnya yang aplikatif. Ini berarti peningkatkan penguasaannya dimasa yang akan datang, seperti adanya keaktifan lembaga partai politik dalam menyoroti hal tersebut, keaktifan sosialisasi pengembangan iptek energi yang dilakukan lembaga perguruan tinggi seperti halnya yang dilakukan FKK energy UPN” Veteran” Yogyakarta dan lembaga swasta lainnya. Atau masyarakat intelektual bidang energy ini sebaiknya rajin rajin memberikan perhatian dan motivasi pada wakil rakyat agar memiliki keilmuan yang cukup.
Apa yang perlu diperhatikan kepemimpinan ke depan? Belajar dari situasi tersebut, sangatlah penting membuat ketahanan energy nasional yang mantap. Pengamatan yang mendalam akan keberadaan sumber daya energy yang tersedia di alam raya Indonesia, perhatian yang istimewa harus dilakukan pada ketersediaan iptek yang berkenaan dengan konversi energy yang memadai hingga konversi energy yang benar-benar dapat dilaksanakan. Dengan membangun Iptek ini akan merangsang kemapanan kemampuan bangsa ini dalam mengatasi persoalan energy nasional.
Ada beberapa hal yang patut disimak dalam penguasaan iptek untuk menjalankan konsep konversi energy, Pertama, indikasi yang sering diungkapkan di media bahwa secara umum di Indonesia masih tertinggal, dan managemen iptek energy yang musti diperhatikan dalam hal ini tercipta kreasi dan inovasi dari SDM yang mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi pengembangan energy nasional. Kedua, Pengalaman 2008 menunjukkan betapa pentingnya penyediaan energy ini dengan harga yang terjangkau untuk mendukung multisektor. Fakta telah memperlihatkan bahwa keberadaan energi mempengaruhi krisis ekonomi global, sehingga berbagai lembaga ikut berpartisipasi memburu teknologi untuk menerapkan konversi energy ini. Ini berarti penguasaan atas iptek energy merupakan tahap permulaan untuk keberhasilan di berbagai sector. Adapun demikian sector politik memegang peran yang utama, terutama bagi penyediaan payung hukum atau kebijakan yang diperlukan untuk mendukung konversi energy itu. Ketiga, ada tiga factor dari sudut ketersediaan yaitu energy pembangkit listrik, energy penggerak transportasi dan energy keperluan rumatangga masyarakat (migas dan listrik). Ketiga jenis energy ini sangat berhubungan erat. Jika salah satu komponen ini berubah, maka komponen lain pun akan mengalami perubahan. Ada korelasi (factor) yang sangat berarti, dan tiga poin tersebut merupakan segmentasi dari persoalan energy nasional. Artinya, pemecahan haruslah terfokus pada poin tersebut. Keempat, Kebijakan bidang energi dikeluarkan untuk mewujudkan penyediaan yang berkelanjutan (energy sustainability) ini. Kebijakan tersebut, mengarah memperluas akses pasokan energy yang terjangkau dengan memperhatikan seluruh sarana/prasarana yang diperlukan (energy security) dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dengan konsep ini, dasar skenario rencana energi yang realistic yang akan dilakukan misalnya proyeksi kebutuhan (demand), pengembangan pembangkit listrik, membuat kesetimbangan energi yang mempertemukan kebutuhan dan pasokan (supply) berdasar prinsip market equilibrium. Sasaran scenario rencana tersebut perlu dipertajam mengarah pada pegoptimalan penggunaan bauran energi (diversifikasi), penghematan dan meningkatkan efisiensi energi (konservasi), menggunakan sumber energi yang sudah siap secara teknis maupun ekonomis serta ramah lingkungan.
Kedepannya, pemahaman bagi partai politik dan para calon legislatifnya haruslah memiliki pengetahuan tentang cakupan ini lebih mendalam, sehingga rumusan kebijakannya mendukung pengembangan konversi energi yang memang saat ini diperlukan masyarakat. Segmentasi penambahan wawasan tentang energi perlu kiranya diikuti oleh para stake holder dan para calon anggota legislatif dan terus menerus diikuti hingga mempunyai pengertian, pemahaman akan hal ini.
Political Energy Conversion
